Kementerian Pertanian bersama Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia atau GUPBI membahas penguatan peternakan babi rakyat di Indonesia. Pembahasan tersebut mencakup tata niaga, kesehatan hewan, produktivitas, biaya pakan, hingga kepastian usaha bagi peternak.
Dilansir dari Antara, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Wirata, mengatakan pemerintah membuka ruang dialog untuk mendengar langsung kondisi peternak.
“Pemerintah membuka dialog untuk mendengar langsung kondisi peternak sekaligus memetakan langkah yang dapat ditindaklanjuti,” kata Wirata dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pertemuan Ditjen PKH Kementan bersama Pengurus Pusat GUPBI berlangsung di Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali. Dalam pertemuan tersebut, GUPBI menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi peternakan babi nasional.
Isu Tata Niaga dan Stabilitas Harga
Dalam dialog tersebut, GUPBI menyampaikan sejumlah isu penting, mulai dari tata niaga dan stabilitas harga, pengendalian penyakit hewan, biaya pakan, regulasi, penerimaan sosial, peningkatan genetik, produktivitas, hingga kepastian pasar bagi peternak mandiri.
Wirata mengatakan pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan langsung oleh para pelaku usaha dan peternak. Menurut dia, masukan tersebut memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi peternakan babi di lapangan.
“Kami ingin setiap persoalan dilihat secara utuh dan dicarikan jalan keluarnya. Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Untuk persoalan yang membutuhkan kebijakan lintas sektor, Kementan akan melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak terkait.
“Yang terpenting, peternak harus memiliki ruang untuk tetap tumbuh dan berusaha,” kata Wirata.
Penguatan Tata Kelola Daging Babi
Kementan menyatakan penataan tata kelola dan tata niaga daging babi terus dievaluasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasar, sekaligus memberi ruang bagi produksi dalam negeri.
Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain produksi dalam negeri, kebutuhan nasional, keberlanjutan peternak rakyat, keamanan pangan, serta ketentuan perdagangan dan peraturan perundang-undangan.
Bagi sektor daging babi nasional, tata niaga menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kepastian harga, keberlanjutan peternak, dan stabilitas pasokan. Jika tata niaga tidak tertata, peternak dapat menghadapi tekanan harga, sementara pelaku usaha kuliner dan konsumen juga berpotensi menghadapi ketidakpastian pasokan.
ASF Jadi Perhatian Utama
Pada aspek kesehatan hewan, African Swine Fever atau ASF menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Kementan pada 2026 telah menyiapkan dukungan anggaran vaksinasi babi dengan tetap memperhatikan hasil kajian keamanan hayati dan ketentuan teknis.
Pengendalian penyakit juga diperkuat melalui biosekuriti, surveilans, pengawasan lalu lintas ternak, serta penerapan tata kelola pemeliharaan yang baik.
“Kesehatan hewan adalah fondasi. Ketika penyakit dapat dikendalikan, peternak mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga populasi, meningkatkan produksi, dan memulihkan usahanya,” ucap Wirata.
Ia menambahkan, pengendalian penyakit tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus menjadi kerja bersama dengan peternak dan pelaku usaha.
Biaya Pakan dan Produktivitas
Kementan juga memahami tekanan biaya pakan yang dipengaruhi dinamika harga bahan baku. Usulan stabilisasi bahan baku maupun dukungan pakan akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Selain pakan, peningkatan produktivitas juga menjadi perhatian. Peremajaan dan peningkatan kualitas genetik dipandang sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Upaya tersebut perlu didukung oleh perbaikan pakan, reproduksi, manajemen pemeliharaan, kesehatan hewan, biosekuriti, dan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan produktivitas yang lebih baik, peternak diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha dan menjaga daya saing di tengah tantangan pasar.
Kepastian Pasar bagi Peternak
Kepastian pasar juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan Kementan dan GUPBI. Salah satu usulan yang muncul adalah keterlibatan BUMN pangan maupun Perum Bulog dalam penyerapan hasil peternakan.
Namun, mekanisme pembelian dan penugasan BUMN berada di luar kewenangan langsung Ditjen PKH. Karena itu, usulan tersebut akan dibahas bersama pihak terkait.
Kementan juga menilai pengembangan peternakan babi perlu memperhatikan regulasi daerah, aspek sosial, budaya, kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan lingkungan.
Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, pengembangan peternakan babi perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan penerimaan masyarakat setempat.
Relevansi bagi Industri Daging Babi
Pembahasan antara Kementan dan GUPBI menunjukkan bahwa industri peternakan babi nasional membutuhkan tata kelola yang lebih kuat. Isu yang dibahas tidak hanya menyangkut produksi, tetapi juga kesehatan hewan, biaya pakan, kepastian pasar, dan keberlanjutan peternak rakyat.
Bagi rantai pasok daging babi, penguatan sektor hulu menjadi hal penting. Peternakan yang sehat dan produktif akan mendukung ketersediaan bahan baku yang lebih stabil.
Di sisi hilir, stabilitas pasokan juga berpengaruh pada pelaku usaha kuliner, restoran, katering, dan konsumen yang membutuhkan produk daging babi dengan kualitas konsisten.
Karena itu, penguatan peternakan babi rakyat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan industri daging babi nasional.
Wirata menegaskan, masukan dari GUPBI akan dipetakan berdasarkan kewenangan dan prioritas penanganannya.
“Kita ingin membangun peternakan babi yang lebih sehat, produktif dan memiliki kepastian usaha,” tegasnya.
Dialog antara Kementan dan GUPBI menjadi langkah penting dalam memetakan tantangan peternakan babi rakyat di Indonesia. Isu tata niaga, stabilitas harga, kesehatan hewan, pakan, produktivitas, dan kepastian pasar menjadi perhatian utama.
Penguatan sektor peternakan babi tidak hanya berdampak pada peternak, tetapi juga pada rantai pasok daging babi secara keseluruhan. Dengan tata kelola yang lebih baik, industri dapat tumbuh lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.***
